Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

Perbedaan tipe kabinet pada umumnya ditentukan oleh:

• siapa yang bertanggung jawab atas jalannya tugas-tugas pemerintahan (eksekutif);
• ada tidaknya campur tangan parlemen dalam pembentukan kabinet;
• susunan personalia kabinet yang dihubungkan dengan kekuatan politik yang ada di parlemen.

Berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif, kabinet dapat dibedakan:

• Kabinet Ministerial, yaitu kabinet yang pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri kepada parlemen, sedangkan kepala negara selaku pimpinan negara/ pemerintah tidak dapat diganggu gugat.
• Kabinet Presidensial, yaitu kabinet yang pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Para menteri tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen karena para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai pembantu-pembantu presiden. Sesuai UUD 1945, Indonesia menganut azas the concentration of power and responsibility upon the president.

Ciri-ciri pokok kabinet/ sistem pemerintahan presidensial:

• presiden, selain memiliki kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) sekaligus juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan;
• presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif (parlemen);
• masa jabatan presiden dan pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan yang tertentu (Indonesia: lima tahun; AS: empat tahun);
• presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya;
• presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Berdasarkan ada tidaknya campur tangan parlemen dalam pembentukannya, kabinet dapat dibedakan:

Kabinet Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya melalui campur tangan parlemen. Tata cara pembentukan kabinet parlementer pada umumnya sebagai berikut: Kepala Negara menunjuk seseorang atau beberapa orang formator yang kemudian berunding dengan parlemen. Perundingan itu dimaksudkan agar kabinet yang akan dibentuk didukung oleh parlemen. Susunan personalia kabinet yang sudah disepakati dilaporkan formator kepada Kepala Negara. Persetujuan Kepala Negara segera diikuti pelantikan kabinet. Menurut konvensi, seorang formator biasanya menjadi Perdana Menteri.

Ciri-ciri pokok kabinet parlementer/ sistem pemerintahan parlementer:

• perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen;
• pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;
• para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagian merupakan anggota parlemen;
• kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen; dan sebaliknya kepala negara dengan saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum;
• lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti;
• kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan.

Kabinet Ekstra Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya dilakukan Kepala Negara tanpa campur tangan parlemen. Meskipun demikian, para menteri tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet ekstra parlementer biasa disebut juga Kabinet Karya atau Zaken Kabinet (karena beranggotakan praktisi/ profesional/ cakap/ ahli di bidang masing-masing; orang-orang yang dipilih untuk bersinergi mengatasi krisis tertentu yang dihadapi negara).

Berdasarkan susunan personalianya, kabinet dihubungkan dengan perimbangan suara yang ada dalam parlemen dan dibedakan:

• Kabinet Partai, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen.
• Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai suara terbanyak di parlemen.
• Kabinet Nasional, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang punya perwakilan dalam parlemen.

Sistem Parlemen:

a)   Sistem Satu Kamar (Mono Kameral/ Uni Kameral)

Sistem satu kamar (badan legislatif hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyat) mulai populer sejak akhir abad XVIII dan awal abad XIX.

Keuntungan sistem satu kamar:

• lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lebih murah;
• efisiensi kerja dalam lapangan perundang-undangan lebih besar;
• pertanggungjawaban ada padanya secara tegas;
• lebih menggambarkan kekuasaan yang langsung dari pemilih (konstituen).

Kerugian sistem satu kamar:

dalam membicarakan persoalan bangsa/ negara kurang teliti dibandingkan sistem dua kamar;

kepentingan daerah-daerah tidak diwakili secara langsung.

b)   Sistem Dua Kamar (Bi Kameral)

Sistem dua kamar merupakan pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi. Pada awalnya Majelis Tinggi dimaksudkan sebagai pertahanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan karena secara langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan raja. Kini Majelis Tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan (kalangan atas), melainkan wakil-wakil dari negara-negara bagian karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat.

Keuntungan sistem dua kamar:

• dapat mempertimbangkan persoalan secara lebih teliti;
• karena sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap umum dari kehendak rakyat;
• menjamin kepentingan tertentu bagi daerah-daerah atau negara bagian.

Kerugian sistem dua kamar:

• biaya yang dikeluarkan negara semakin besar;
• perselisihan antara dua majelis sering mengakibatkan jalan buntu (dead-locked).

Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar:

• Amerika Serikat   :  Senate dan House of Representatives
• Inggris                 :  House of Lords dan House of Commons
• Belanda                :  Erste Kamer dan Tweede Kamer
• Indonesia             :  DPR dan DPD

Share this

JurnalFajrin